Calon Kepala Daerah Harus Jujur Laporkan Dana Kampanye

6

Medan|Harian88 – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai bahwa integritas pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara menjadi lebih baik dapat diukur dari tingkat kejujuran dari calon Gubernur/Bupati dan Walikota saat melaporkan dana awal kampanye, sumbangan dana kampanye dan laporan pengeluaran saat kampanye berakhir nanti.

Laporan dana awal kampanye ini merupakan fokus calon kepala daerah karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ungkap Darwin Sipahutar sebagai Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat( JPPR) Sumut

Oleh karenanya pasangan calon kepala daerah harus mentaati kewajiban yang mesti mereka penuhi. Yaitu, menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 diberikan pada 14 Februari 2018 dan diumumkan oleh KPU pada 15 Februari 2018.

Kami juga meminta Bawaslu Sumut dan jajarannya agar betul-betul serius mengawasi secara ketat pelaporan dana kampanye ini, jika sampai pukul 18:00 Wib(PKPU No 5/2017) hari ini para calon kepala daerah Baik Gubernur maupun Walikota/Bupati yang melaksanakan pilkada serentak di delapan kab/kota belum juga melaporkan dana kampanyenya maka Bawaslu dan jajarannya harus menindak tegas calon kepala daerah tersebut.

Berkaitan dengan calon Bupati Kabupaten Batubara Harry Nugroho yang mau mengundurkan diri sejak dan sesudah tahapan berjalan, wajib harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 8/2015 untuk menyerahkan laporan dana awal kampenyenya. Jangan sampai calon Gubernur/Bupati/Walikota menganggap laporan dana kampanye ini hanya sebagai syarat formal biasa saja, lalu kemudian melaporkan dana kampanyenya asal-asalan juga, transparansi, akuntabel menjadi syarat untuk mengukur kemampuan keuangan dan pengeluaran saat start awal kampanye pada 15 Februari 2018, selain itu, sumbangan dana kampenye juga menjadi sorotan jika calon kepala daerah tidak patuh maka sanksinya harus didiskualifikasi oleh KPU.