Medan|Harian88 – Berbagai dugaan korupsi terus menghantui dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang dipimpn dr Sadikun Winanto, betapa tidak sampai hari ini berbagai dugaan korupsi di dinkes Langkat tak pernah terjamah dengan hukum. Seperti kasus pengadaan obat /alat-alat kesehatan sebelum 2018, jumlah obat/Alkes yang masuk lebih sedikit dari PO sehingga terdapat keganjilan.

Dan saat pengiriman ke Puskesmas pihak puskesmas dipaksa menerima dengan jumlah yang tidak sesuai dengan berita acara serah terima. Pernah ketahuan BPK RI dan mereka mengatakan ada pencurian dan kepala gudang disuruh mengganti. Padahal dibaliknya semua sengaja dipermainkan untuk mengeruk untuk kepentingan pribadi. Kita minta Kejari Langkat agar turun mengusut tuntas berbagai kasus korupsi di dinas Kesehatan Langkat tersebut, Ucap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Suwanto kepada Wartawan, Selasa (10/7).

Menurutnya, Pengadaan obat dan Alkes hanya akal-akalan saja untuk mencari keuntungan sementara semuanya tak sesuai dengan yang dianggarkan sehingga sangat jelas dugaan korupsinya.

Belum lagi Pengadaan barang, Barang yang diterima Puskesmas tidak sesuai dengan berita acara sehingga Mark-up harga. Begitujuga pembelian laptop dengan dana BPJS sebagian besar melalui black market sehingga sebagian besar laptop tidak memiliki garansi dan menggunakan operating system bajakan yang diinstal sendiri oleh Puskesmas.

Harga lebih besar dari pasaran padahal barang tidak melalui cukai sehingga harga barang sebenarnya jauh dibawah harga standard. Lainnya adalah biaya pelatihan dan rapat. Dana biaya pelatihan dan rapat kerap jadi bancakan. Seperti sebelum April 2018 biaya pelatihan /rapat diberikan kurang lebih Rp 100 ribu, padahal seharusnya sesuai jarak yaitu.

Jarak dekat Rp 200 Ribu, jarak sedang Rp 300 ribu dan jarak Jauh Rp 400 Ribu. Sehingga dekat , sedang maupun jauh tetap dibayar Rp 100 ribu. Ini sangat kita sesalkan harusnya sesuailah dibayar sesuai jarak tempuh, ucapnya. Contoh biaya rapat Profil puskesmas untuk daerah teluk aru adalah Rp 400 Ribu tapi diberikan Rp 100 Ribu juga, ucapnya.

Sebeleum peraturan transfer rekening pelatihan/rapat sering dipadatkan misalnya untuk pelatihan 3 hari menjadi 1 hari(pelatihan menjadi tidak optimal), tetapi absensi dan kwitansi ditandatangani 3 hari sedangkan dana yang diberikan hanya Rp 100 ribu sehingga selisihnya kemana? Kita duga sangat kental dugaan korupsinya sehingga aparat hukum agar mengusutnya.
Selanjutnya biaya bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas ke 32 Puskesmas di Kabupaten langkat, besaran per puskesmas sekita Rp 350 Juta sampai Rp 500 Juta pertahun dan dibayarkan secara triwulan yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan dana BOK yang sampai ke petugas pelaksana rata-rata hanya sekitar 50% sehingga petugas sering tidak melaksanakan tugas dengan benar dan hanya membuat laporan fiktif dan tanda tangan kepala desa. Sehingga sisa 40 ¬-45 persen diduga dimakan oleh kepala Puskesmas dan Benadahara BOK demi kepentingan pribadi dan kroninya.

Ditambahkan Anggota DPRD Kabupaten Langkat tersebut, Biaya pelayanan BPJS, dimana biaya dibayarkan BPJS sebesar Rp 6000 x jumlah peserta BPJS di masing-masing puskesmas perbulan. Sebenarnya berapa persentase biaya jasa media dan dana belanja barang? Perkiraan 70% untuk Jasmed dan 30 % untuk belanja barang dan obat.

Akan tetapi dana dibagikan pertriwulan ke petugas padahal BPJs membayar perbulan, sehingga ada indikasi bahwa dana dibungan dulu di Bank oleh kepala Puskesmas atas perintah dinas untuk disetorkan ke dinas Kesehatan, ucapnya.

Sebelum system transfer ke rekening dinas minta setoran kepada masing-masing Kapus 5 %-10 % per Puskesmas.kapus dan bendahara BPJS diduga memotong dana Jasmed petugas lbih dari 10 % (Ada yang memalsukan tanda tangan petugas). Atas berbagai dugaan korupsi tersebut kita minta Bupati Langkat agar segera mengevaluasi Kepala dinas Kesehatan langkat termasuk kapus dan Kepala Puskesmas yang diduga berjamaah melakukan berbagai dugaan korupsi demi kepentingan pribadi dan kroninya.

Kepada aparat penegak hukum termasuk Kejari Langkat agar memeriksa pejabat yang terlibat dalam permainan di dinas Kesehatan Langkat termasuk di 32 Puskesmas, Ungkapnya. Sementara itu dikonfirmasi kepada kadis Kesehatan Langkat dr Sadikun winanto tidak berhasil,menurut stafnya bapak Kadis sedang keluar tidak tahu entah kemana, ucap staf tersebut.(uin88)