Medan|Harian88 – Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara merekomendasikan penciutan wilayah konsesi perusahaan pertambangan PT.ICJT yang berada di kawasan hutan lindung yang selama ini menjadi habitat orang utan dan harimau Sumatera.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Samut Dana Tarigan di Medan, Jumat, mengatakan kawasan hutan lindung tersebut, tidak dibenarkan dirusak dan harus tetap dijaga kelestariannya.

Apalagi, menurut dia, kawasan hutan lindung itu, merupakan tempat hidupnya satwa langka yang dilindungi oleh negara, dan tetap dilarang untuk diganggu.

“Selain itu, lokasi titik pemboran dan operasional PT.ICJT tersebut, juga berada lahan perladangan milik masyarakat,” ujar Dana.

Ia menyebutkan, PT ICJT beroperasi di tiga kecamatan, yakni Adian Koting, Pahae Julu, dan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara.

Izin Eksplorasi PT ICJT tersebut, memiliki konsesi seluas 19.310 hektare, dan 53 persen berada di kawasan hutan lindung milik negara.

“Kemudian, setelah ‘diover lay’ titik koordinat yang tertera di perusahaan pertambangan tersebut, dan terjadi kenaikan PT ICJT seluas 43 hektare,” ucapnya.

Dana menambahkan, PT IJCT selama lima tahun, juga tidak membayar kewajiban finansial (landrent) sebesar Rp2.073.283.200 dan hal tersebut merugikan keuangan negara.

Rekomendasi tersebut, dikeluarkan setelah joint monitoring Walhi Sumut dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Sumut menemukan permasalahan yang dialami PT ICJT.

“Walhi Sumut tetap bekerja sama di lapangan dengan Dinas ESDM Sumut memperbaiki perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran lingkungan dan tidak memenuhi kewajiban terhadap negara,” kata pemerhati lingkungan itu.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumut Zubaidi mengatakan, tim joint monitoring dan review izin antara Walhi Sumut dengan Dinas ESDM sudah dibentuk, serta bekerja sejak Juni 2017.

Tim tersebut, menurut dia, terdiri lima orang, yakni dua berasal dari Dinas ESDM Sumut dan tiga orang lagi Walhi Sumut.

“Tim juga telah melakukan review terhadap dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tapanuli Utara dan merekomendasikan pencabutan 2 IUP tersebut,” ujar Zubaidi.